Industri aset digital kembali dikejutkan oleh kabar terbaru dari Washington D.C. Sebuah dokumen yang diduga mencerminkan posisi kripto Demokrat Senat Amerika Serikat telah bocor ke publik, dan isinya memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pelaku industri, khususnya di sektor Decentralized Finance (DeFi). Berbagai pihak, mulai dari pengembang protokol hingga analis pasar, kompak menilai bahwa kerangka regulasi yang diusulkan oleh kelompok Senator Demokrat ini cenderung terlalu membatasi dan bahkan dapat “mencekik” inovasi DeFi di Amerika Serikat.
Dokumen yang menjadi perbincangan panas ini muncul di tengah upaya Senat untuk mencapai undang-undang pasar kripto yang bersifat bipartisan. Sejak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah meloloskan versi undang-undang mereka, tekanan untuk membuat regulasi yang komprehensif di Senat semakin meningkat. Namun, bocoran ini mengindikasikan adanya perbedaan filosofis yang signifikan antara kedua partai, yang kini menghambat negosiasi. Inti dari kekhawatiran adalah pandangan Demokrat yang terlihat ingin menerapkan pengawasan yang ketat terhadap protokol DeFi, terutama yang dianggap “berisiko tinggi,” dengan menerapkan persyaratan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.
Mengapa Posisi Kripto Demokrat Senat Dicurigai Membunuh Inovasi?
Para kritikus berpendapat bahwa proposal yang tertuang dalam bocoran posisi kripto Demokrat Senat ini gagal memahami sifat fundamental dari teknologi blockchain dan DeFi. Ekosistem DeFi, yang beroperasi secara peer-to-peer dan permissionless, dirancang untuk mengurangi peran perantara dan otoritas sentral.
Salah satu poin kontroversial adalah usulan untuk mengklasifikasikan pengembang perangkat lunak DeFi, bahkan mereka yang tidak “menyentuh” atau menguasai dana pengguna, sebagai “broker” atau entitas yang wajib memiliki tanggung jawab kepatuhan yang berat. Jika hal ini diterapkan, platform exchange terdesentralisasi (DEX) dan layanan pinjaman DeFi akan dipaksa untuk menerapkan pemeriksaan Know-Your-Customer (KYC) dan pelaporan transaksi yang ekstensif, sebagaimana yang diwajibkan pada bank atau bursa terpusat.
Ketua asosiasi industri di AS, misalnya, menyatakan bahwa persyaratan kepatuhan yang berlebihan dan tidak konstitusional seperti ini hanya akan memaksa perusahaan-perusahaan DeFi yang berbasis di AS untuk pindah ke yurisdiksi lain yang lebih ramah regulasi, atau bahkan beralih ke model permissionless yang sepenuhnya anonim, yang justru akan lebih sulit diawasi. Alih-alih melindungi konsumen, langkah ini dikhawatirkan akan membatasi akses masyarakat AS terhadap inovasi keuangan baru dan menghilangkan keunggulan kompetitif AS dalam teknologi Web3.
Menargetkan Protokol DeFi Berisiko Tinggi
Dokumen tersebut dilaporkan secara khusus menargetkan protokol yang dianggap “berisiko tinggi” dengan regulasi yang diperketat. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi investor dari kerugian besar dan aktivitas ilegal, cara penerapannya yang diusulkan justru menimbulkan masalah.
Industri berargumen bahwa sebagian besar risiko di DeFi dapat dikurangi melalui audit kode terbuka (open-source code) dan transparansi di dalam blockchain itu sendiri, bukan melalui birokrasi yang membebani. Sebaliknya, pendekatan regulasi yang terlalu keras dapat mematikan proyek-proyek rintisan yang sah dan hanya menyisakan pemain-pemain besar dengan sumber daya hukum dan kepatuhan yang memadai. Intinya, pandangan ini mencerminkan skeptisisme mendalam terhadap kemampuan DeFi untuk mengatur dirinya sendiri dan mengelola risiko tanpa intervensi pemerintah yang dominan.
Di sisi lain, perlawanan bipartisan terhadap regulasi yang dirasa mencekik juga pernah terjadi. Pada bulan Maret 2025, Senat AS dengan dukungan luas dari kedua belah pihak pernah membatalkan aturan Internal Revenue Service (IRS) yang mengklasifikasikan pengembang DeFi sebagai “broker” untuk tujuan pelaporan pajak. Kemenangan itu sempat dirayakan sebagai momen penting bagi kebebasan ekonomi dan privasi digital. Namun, bocoran posisi kripto Demokrat Senat yang baru ini menunjukkan bahwa pertarungan regulasi belum usai, dan kelompok yang menginginkan pengawasan ketat masih memiliki pengaruh besar.
Implikasi Kebuntuan Regulasi bagi Industri Kripto
Kebuntuan di Senat atas masalah regulasi ini memiliki implikasi yang luas. Industri kripto, yang sedang berjuang untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum, kini menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut. Keterlambatan dalam mengesahkan undang-undang struktur pasar yang jelas dan bipartisan akan terus menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekosistem.
Pelaku pasar menyoroti bahwa yang dibutuhkan adalah kerangka regulasi yang seimbang, yang membedakan antara aset digital dan sekuritas tradisional, serta mengakui perbedaan mendasar antara model operasional lembaga terpusat dan protokol terdesentralisasi. Tanpa kejelasan ini, perusahaan-perusahaan kripto besar seperti Coinbase dan Ripple akan terus menghadapi perjuangan hukum yang mahal, sementara inovator kecil akan kesulitan mendapatkan modal.
Secara keseluruhan, bocoran yang mencerminkan posisi kripto Demokrat Senat ini telah menyalakan alarm peringatan. Industri kini bersatu untuk melobi Senat agar mempertimbangkan kembali proposal yang dikhawatirkan akan menjadi penghalang besar bagi masa depan DeFi dan kepemimpinan AS dalam revolusi keuangan digital. Negosiasi yang tertunda di Senat akan terus menjadi fokus utama perhatian global.
Baca juga:
- Bitcoin Rebounds Above $123K, Saham Penambang Meroket, VanEck Ramal Sentuh $644K
- Pengecualian Inovasi Kripto: Rencana SEC Formalisasi Akhir Tahun, Kata Ketua Atkins
- Investasi ARK Invest Securitize: Taruhan Besar Cathie Wood pada Masa Depan Tokenisasi
Informasi ini dipersembahkan oleh indocair