Panggung politik Amerika Serikat kembali memanas dengan isu aset digital. Di tengah ketegangan partisan yang memuncak, para Senator dari Partai Demokrat di Senat AS dilaporkan telah bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan kripto terkemuka untuk menegaskan kembali komitmen mereka dalam memajukan legislasi aset digital. Pertemuan ini dilakukan menyusul kebocoran proposal regulasi Decentralized Finance (DeFi) yang sebelumnya memicu kritik keras dari industri. Kepastian dari Demokrat ini sangat krusial, mengingat bahwa pengesahan undang-undang kripto federal yang komprehensif, seperti yang diharapkan pelaku pasar, hampir mustahil tanpa adanya dukungan bipartisan. Seluruh mata kini tertuju pada kemajuan Regulasi Kripto Senat AS.
Diskusi meja bundar yang dipimpin oleh Senator Kirsten Gillibrand—seorang anggota Demokrat yang dikenal pro-kripto—menghadirkan para pemimpin industri berpengaruh, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, Chief Legal Officer Ripple Stuart Alderoty, dan eksekutif dari Chainlink, Uniswap, dan Circle. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran yang timbul dari bocornya draf regulasi DeFi dari pihak Demokrat. Proposal yang bocor tersebut dikritik karena dianggap terlalu restriktif, bahkan digambarkan oleh beberapa pihak industri sebagai “pengambilalihan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dapat menghambat inovasi.
Ketegangan Panas di Balik Upaya Memajukan Regulasi Kripto Senat AS
Meskipun upaya untuk menciptakan kerangka hukum kripto di AS telah berlangsung selama berbulan-bulan, kemajuannya sering kali terhenti karena sengketa partisan. Pertemuan antara Demokrat Senat dan para CEO kripto minggu ini menjadi sorotan karena dinamikanya yang intens.
Menurut sumber yang mengetahui jalannya diskusi, pertemuan dengan pihak Demokrat dilaporkan berlangsung lebih “panas” dibandingkan dengan sesi serupa yang diadakan oleh Partai Republik. Salah satu Senator Demokrat terkemuka, misalnya, melontarkan kritik keras kepada para CEO karena dianggap terlalu memihak agenda Partai Republik, terutama setelah reaksi publik mereka terhadap bocoran draf legislasi Demokrat.
Ketegangan ini menunjukkan dilema yang dihadapi Partai Demokrat: meskipun ada anggota yang sangat mendukung kejelasan regulasi kripto, seperti Senator Gillibrand, sebagian lainnya semakin skeptis. Skeptisisme ini diperparah oleh munculnya kontroversi politik, terutama yang mengaitkan industri kripto dengan kepentingan Presiden Donald Trump dan kekhawatiran tentang potensi korupsi. Bagi banyak anggota Demokrat, mendukung legislasi kripto secara vokal berisiko menimbulkan beban elektoral, terutama jika terlihat terlalu tunduk pada kebijakan yang didorong oleh Partai Republik. Meskipun demikian, mereka tetap menegaskan kembali kesediaan untuk kembali ke meja negosiasi dan merancang undang-undang struktur pasar yang dapat diterima. Ini merupakan langkah maju untuk Regulasi Kripto Senat AS.
Fokus Legislasi: Stablecoin dan Kejelasan Yurisdiksi
Terlepas dari ketegangan politik, konsensus umum di antara para pemimpin Senat tetap ada, yaitu perlunya dukungan terhadap industri kripto, namun dengan kerangka regulasi yang jelas dan kuat. Sebelumnya, Kongres AS telah menunjukkan kemampuannya untuk bergerak, terbukti dengan pengesahan GENIUS Act yang mengatur stablecoin. Undang-undang tersebut menetapkan standar federal untuk transparansi, cadangan aset, dan perlindungan konsumen bagi stablecoin yang dipatok ke dolar AS.
Langkah selanjutnya yang menjadi prioritas industri dan menjadi inti pembahasan dalam pertemuan-pertemuan Senat adalah RUU struktur pasar yang lebih luas. RUU ini, yang dalam versi DPR dikenal sebagai Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), bertujuan utama untuk memperjelas peran pengawasan antara dua regulator utama: Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Industri kripto berulang kali menyerukan kejelasan hukum. Mereka berpendapat bahwa ambiguitas saat ini menghambat inovasi dan mendorong perusahaan untuk memindahkan operasional mereka ke luar negeri. Oleh karena itu, memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak menghambat inovasi, tetapi justru memberikan jalur yang jelas untuk kepatuhan, adalah kunci untuk melanjutkan diskusi Regulasi Kripto Senat AS.
Apa Dampak untuk Industri Kripto?
Pertemuan dengan para pemimpin Demokrat dan Republik di Senat minggu ini dapat menjadi “titik balik” (inflection point) bagi industri. Komitmen dari Demokrat, meskipun diiringi dengan peringatan politik yang jelas, memberi sinyal bahwa pintu negosiasi tidak tertutup. Industri memahami bahwa untuk memajukan legislasi yang membutuhkan ambang batas 60 suara di Senat, dukungan bipartisan adalah suatu keharusan.
Kegagalan untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan undang-undang struktur pasar yang komprehensif akan sangat merugikan prospek jangka panjang industri kripto di Amerika Serikat. Sebaliknya, jika para senator, terutama anggota Demokrat, berhasil mengatasi perpecahan internal mereka dan menemukan bahasa yang dapat disepakati bersama dengan Partai Republik, hal itu akan membuka jalan bagi pengesahan RUU Digital Asset Market Clarity Act. Hasil ini akan memberikan kepastian hukum yang telah lama dinantikan oleh pasar, mengokohkan AS sebagai pusat inovasi aset digital, dan menetapkan preseden global tentang Regulasi Kripto Senat AS.
Industri kini menunggu apakah dialog yang diaktifkan kembali ini dapat menghasilkan kompromi nyata, mengubah ketegangan partisan menjadi kesepakatan legislatif sebelum sesi Kongres saat ini berakhir.
Baca juga:
- Desentralisasi Kripto Diuji: Sentralisasi Cloud Hancurkan Ilusi Otonomi Digital
- Bitcoin Stabil Pasca Leverage Flush: Pagi Tenang di Pasar Asia
- Peluncuran Token SEA OpenSea Q1 2026: 50% untuk Komunitas
Informasi ini dipersembahkan oleh naga empire