JAKARTA – Industri aset digital global sedang menahan napas menantikan kejelasan regulasi dari Amerika Serikat (AS). Setelah DPR AS berhasil meloloskan beberapa rancangan undang-undang (RUU) kripto pada pertengahan tahun 2025—termasuk GENIUS Act untuk stablecoin dan CLARITY Act untuk struktur pasar—fokus kini beralih ke Senat. Namun, upaya Senat untuk menyelaraskan dan mengesahkan RUU struktur pasar kripto yang komprehensif menghadapi tantangan berat, terutama kendala waktu dan tarik-ulur antar komite.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa RUU Kripto Senat AS Kacau di tengah negosiasi sengit antara anggota Senat dari kedua partai. Dengan kalender legislatif 2025 yang hampir berakhir dan fokus beralih ke masa liburan, prospek untuk mengesahkan undang-undang yang menyeluruh mengenai struktur pasar digital sebelum tahun baru semakin tipis. Kegagalan untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas berisiko membuat AS tertinggal dari yurisdiksi lain seperti Uni Eropa (dengan MiCA) dan Hong Kong, yang sudah bergerak cepat dalam menyediakan kepastian regulasi.
🏛️ Ketegangan Regulasi: Siapa Mengawasi Apa?
Inti dari RUU struktur pasar adalah pembagian wewenang antara dua regulator keuangan utama AS: Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).
1. Perbedaan Definisi Aset
-
Dualitas Komoditas vs. Sekuritas: RUU tersebut bertujuan untuk mengklasifikasikan sebagian besar aset digital sebagai komoditas yang berada di bawah pengawasan CFTC, sementara aset yang benar-benar memenuhi Howey Test (kontrak investasi) tetap berada di bawah SEC. Perdebatan sengit muncul mengenai di mana garis batas tersebut harus ditarik, terutama untuk Ethereum dan token-token lain yang diluncurkan melalui penawaran.
-
Kategori Baru: Ancillary Assets: Salah satu usulan dalam RUU Senat (terutama dalam draf Responsible Financial Innovation Act/RFIA) adalah menciptakan kategori baru yang disebut “aset tambahan” (ancillary assets). Aset ini mungkin dikeluarkan melalui kontrak investasi (sehingga memicu aturan pengungkapan SEC pada awalnya), tetapi perdagangan sekunder aset itu sendiri tidak akan dianggap sebagai transaksi sekuritas. Konsep baru ini menambah kompleksitas dalam negosiasi.
2. Perebutan Wewenang Komite
Senat AS memiliki dua komite utama yang terlibat: Komite Perbankan (dipimpin oleh Ketua Sherrod Brown, yang skeptis terhadap kripto) dan Komite Pertanian (yang mengawasi CFTC).
-
Perlu Tiga RUU: Upaya legislatif yang komprehensif di Senat kini membutuhkan tiga RUU berbeda: RUU Stablecoin (sebagian telah disahkan di Senat dan ditandatangani), RUU Struktur Pasar (di Komite Perbankan), dan RUU Wewenang CFTC (di Komite Pertanian). Koordinasi ketiga pilar ini memakan waktu dan rentan terhadap perbedaan kepentingan politik, menyebabkan RUU Kripto Senat AS Kacau.
⏰ Kendala Waktu dan Pemicu Kontroversi
Waktu adalah musuh terburuk bagi legislasi yang kompleks seperti RUU struktur pasar.
1. Kalender Politik yang Mencekik
-
Akhir Sesi: Senat memiliki waktu yang terbatas pada akhir tahun untuk membahas, mengamandemen, dan memberikan suara pada RUU besar, terutama karena fokus banyak anggota beralih ke pemilu dan isu-isu pendanaan pemerintah yang mendesak.
-
Ketua Komite yang Kontras: Senator Kirsten Gillibrand (Demokrat) dan Senator Cynthia Lummis (Republik), yang memimpin upaya ini, telah menunjukkan kemauan untuk berkompromi, tetapi mereka harus menghadapi perlawanan dari anggota partai mereka sendiri yang skeptis.
2. Penolakan dari Pihak Ketiga
Upaya untuk meloloskan RUU ini juga menghadapi tentangan dari kekuatan non-pemerintah.
-
Peringatan Serikat Guru: Pada Desember 2025, American Federation of Teachers (AFT), serikat guru besar AS, mendesak Senat untuk menarik RUU struktur pasar kripto. Mereka memperingatkan bahwa RUU tersebut menimbulkan “risiko besar” terhadap dana pensiun dan berpotensi memungkinkan aset digital yang tidak aman menyusup ke portofolio pensiun. Penolakan ini menambah tekanan politik yang tidak terduga pada para senator Demokrat.
💔 Implikasi Kegagalan Legislasi
Jika Senat gagal mengesahkan RUU struktur pasar yang komprehensif, industri kripto AS akan tetap berada dalam “zona abu-abu” regulasi.
1. Dominasi Regulation by Enforcement
-
SEC Tetap Berkuasa: Tanpa kejelasan dari Kongres, SEC di bawah Ketua Gary Gensler akan terus menggunakan strategi regulation by enforcement—menuntut perusahaan kripto di pengadilan untuk menetapkan preseden hukum, yang menciptakan ketidakpastian pasar yang kronis.
-
Inovasi Pindah: Kurangnya kerangka regulasi yang jelas mendorong perusahaan-perusahaan startup kripto untuk pindah ke yurisdiksi yang lebih ramah seperti Dubai, Singapura, atau Uni Eropa. Hal ini mengancam posisi AS sebagai pusat inovasi teknologi global.
2. Volatilitas Pasar
Ketidakpastian regulasi terus menjadi salah satu pendorong utama volatilitas pasar kripto. Pelolosan RUU akan memberikan sentimen positif yang kuat; sebaliknya, penundaan atau kegagalan berarti pasar akan terus bergejolak setiap kali ada berita penuntutan baru atau pernyataan regulator.
Upaya bipartisan untuk menyusun RUU yang komprehensif menunjukkan adanya kesadaran di Washington bahwa AS tidak bisa lagi mengabaikan aset digital. Namun, kompleksitas legislasi, perebutan wewenang, dan kendala waktu telah membuat RUU Kripto Senat AS Kacau di momen krusial. Kelolosan RUU ini di tahun 2025 hampir mustahil, artinya perjuangan untuk kejelasan regulasi kripto AS kemungkinan akan berlanjut hingga tahun 2026.
Baca juga:
- Menjadikan Timur Tengah Swiss Bitcoin Banking Global
- CFTC Izinkan Kripto Jadi Jaminan Dalam Pasar Derivatif
- Dampak Kenaikan Suku Bunga Jepang Bitcoin – Bongkar Mitos Yen Carry Trade
Informasi ini dipersembahkan oleh paus empire